Dari diseminasi hasil penyusunan Laporan Kependudukan, diketahui Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini beranjak meninggalkan fase Bonus Demografi, dengan semakin menurunnya angka kelahiran hingga di bawah replacement level dan meningkatnya umur harapan hidup serta meningkatnya persentase kelompok usia lanjut.
Secara statistik angka ketergantungan (beban bagi usia produktif) meningkat, namun ternyata indeks pembangunan manusia (IPM) naik dan angka kemiskinan menurun.
Setelah pemaparan oleh editor Tim Penyusun Dedik Suistiawan, SKM, MPH, Ph.D, dari LPPM Universitas Ahmad Dahlan, kondisi tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas pada sesi diskusi Workshop Diseminasi Laporan Kependudukan DIY 2025 yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN DIY.
Workshop berlangsung Selasa (14/10/2025), di ruang Widya 1 kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN DIY, terletak di kawasan Timoho Yogyakarta.
“Usia harapan hidup naik, angka kematian turun, dan setiap tahun sebagian usia produktif beranjak menjadi lansia, sedangkan penggantinya sedikit karena angka kelahiran turun. Mestinya angka ketergantungan meningkat, tetapi mengapa kemiskinan justru turun dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) justru naik?” tanya Danarto, salah satu peserta.
Penanya membandingkan dengan yang terjadi di Jepang dan negara maju lain yang persentase penduduk lansianya jauh lebih tinggi namun tingkat kesejahteraan tetap tinggi.
• Socio Culture Pengasuhan di Negara Maju
Menjawab pertanyaan tersebut, Dedik merujuk pengalamannya saat kuliah di Taiwan yang disebutnya memiliki socio culture yang berbeda dengan masyarakat Indonesia.
“Pola pengasuhannya beda. Orang tua di sana membesarkan anak tidak dengan harapan saat tua anak-anak akan ngopeni (merawat) mereka sebagai balas budi” ujar Dedik. Sehingga orang tua benar-benar menyiapkan masa tua mereka sebaik-baiknya dengan menabung dan investasi agar tidak membebani generasi di bawahnya.
Jika saatnya sampai, mereka akan tinggal di panti jompo dan bukan merupakan hal tabu, bahkan menyenangkan karena standar layanan yang tinggi.
Apa yang terjadi di DIY tentu tidak serta merta mencerminkan kesamaan socio culture dengan Taiwan seperti disampaikan Dedik.
Laporan menguak bahwa meski angka kelahiran rendah, pertumbuhan penduduk DIY tidak minus karena adanya faktor migrasi antar wilayah yang memperbesar jumlah kelompok usia produktif dan menurunkan angka ketergantungan.
Bertindak sebagai pembahas, Dr. Toto Sudargo, SKM, M.Kes, Dosen Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Ia menambahkan bahwa ditunjang dengan kualitas layanan kesehatan nasional yang prima, lanjut usia tidak menghambat untuk tetap produktif.
Maka, Toto merekomendasikan peningkatan skema layanan BPJS Kesehatan, termasuk dalam layanan rawat inap yang semestinya tidak dipukul rata dan dipadatkan lama rawat inapnya seperti kebijakan saat ini.
Terungkap dalam laporan, di DIY terjadi penurunan TFR sejak 1971 hingga 2020, dari 4,75 menjadi 1,89 (di bawah replacement level 2,1). Artinya, rata-rata wanita usia produktif di Yogyakarta punya anak kurang dari dua, kondisi yang tidak ideal bagi pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Dengan usia harapan hidup yang mencapai 75,36 tahun (tertinggi nasional) dan TFR rendah, struktur penduduk DIY merupakan struktur penduduk menua (ageing population).
• Tentang Laporan Kependudukan Provinsi
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, berkeyakinan apa yang menjadi rekomendasi dalam Laporan Kependudukan Provinsi dapat memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di DIY.
Laporan Kependudukan Provinsi (LKP) merupakan laporan pelaksanaan pembangunan kependudukan yang disusun untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
LKP menjadi upaya bersama untuk menyiapkan data dan informasi yang valid dan terbarukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Berisi capaian serta analisis gap antara capaian dan target dalam tiap pilar pembangunan kependudukan.
Sebagaimana diungkapkan Ketua Timja Pengendalian Penduduk, Perwakilan BKKBN DIY, Ita Suryani, yang juga merupakan penanggung jawab tim penyusun, Laporan Kependudukan ini bersumber dari Siperindu atau Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk yang dikembangkan Kemendukbangga/BKKBN.
Sistem ini menyediakan rekomendasi kebijakan atau mitigasi jika terjadi adanya potensi masalah dalam aspek kependudukan suatu wilayah berdasarkan perubahan data dan situasi kependudukan, seperti tren angka kelahiran, angka kematian, tingkat migrasi, dan sebagainya.
Sebelum workshop diakhiri, dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan Pengelola Program Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik 3 Tingkat Nasional 2025 (sekaligus Terbaik DIY) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, serta Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik Tingkat DIY kepada Kampung KB Kalurahan Condong Catur.
