Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, menerima kunjungan Duta Besar Australia, Rod Brazier, di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas agenda penjajakan peluang kerja sama di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).
Harapannya, kolaborasi dan kerja sama yang dibangun bisa mengarah pada konteks kemanusiaan, perempuan, dan keluarga. Dengan perubahan nomenklatur dari badan menjadi kementerian, Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Menteri Wihaji untuk mengurus hal yang lebih luas lagi.
“Termasuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui peran siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, bayi, hingga lansia,” jelas Menteri Wihaji, Rabu (15/10/2025).
Menteri Wihaji melanjutkan bahwa program Kemendukbangga/BKKBN tidak dapat berjalan sendiri tetapi perlu kerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk kedutaan besar sebagai bagian dari mitra internasional.
Salah satu fokus yang disampaikan Menteri Wihaji pada pertemuan tersebut adalah kerja sama yang bisa terjalin untuk mengatasi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Sudah ada beberapa kerja sama dengan Indonesia yang telah berjalan, dan yang mendukung program Kemendukbangga/BKKBN saat ini adalah program inklusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Dubes Rod.
Terkait stunting di Provinsi NTT, Senior Program Manager Governance and Human Development Kedubes Australia, Anggina Hanum, menyampaikan bahwa kerja sama dapat terjalin melalui program subnasional dengan melihat daerah kolaborasi terlebih dahulu.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Menteri Wihaji mengarahkan adanya pembahasan teknis terkait kerja sama Kemendukbangga/BKKBN dan Kedutaan Besar Australia dengan harapan tindak lanjut tersebut dapat terlihat dan memiliki dampak.
Dalam audiensi ini, turut hadir Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama BKKBN, Inspektur Utama, Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Program.
