Previous slide
Next slide

Awasi Penggunaan Anggaran Program di Daerah, BKKBN Akan Libatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menggelar Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN II) Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk Tahun Anggaran 2025.

Acara yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, ini dijadwalkan berlangsung dari 30 September-4 Oktober 2024, dihadiri pejabat dan ASN di lingkungan BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN seluruh provinsi beserta tim perencanaan, dan mitra K/L terkait.

Acara ini ditujukan untuk menyusun perencanaan program dan anggaran 2025 yang holistik, integratif, tematik, dan spasial di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKKBN TA 2025.

Plt. Kepala BKKBN, Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, menyampaikan dalam sambutannya bahwa penyusunan anggaran tahun 2025 memiliki makna yang berbeda dan strategis, di mana momen dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“Ada UU nomor 59 tahun 2024, sebentar lagi juga akan keluar visi dan misi presiden terpilih yang nanti akan dimasukan ke dalam RPJMN, lalu Bapak/Ibu akan menyusun RENSTRA. Maka, mestinya penyusunan anggaran di tahun 2025 adalah mengacu pada hal tersebut,” katanya, Senin (30/09/2024).

Sundoyo menegaskan jajarannya untuk tidak ‘business as usual,’ melainkan dalam penyusunan anggaran harus berorientasi kepada output yang sudah ditetapkan.

Memberikan contoh mengenai capaian ‘unmet need’ yang berada di angka 7,7 persen dari target 11,5 persen, Sundoyo mengajak jajarannya untuk evaluasi dan memperkuat pengawasan.

“Hal-hal yang belum tercapai mestinya dilakukan kajian, apakah persoalannya ada di pembiayaan, atau kurang fokusnya penetapan program bahkan sub kegiatan yang ada,” ujarnya.

Lebih jauh, Sundoyo berencana melibatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawasi penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program di daerah, sehingga penggunaannya benar-benar sesuai peruntukan.

Sundoyo menghimbau para satker di lingkungan BKKBN untuk memperhatikan penyerapan di triwulan tiga ini di mana masih berkisar 77 persen. ”Kalau kita mengejar capaian seperti di 2023 yaitu 98 persen, saya pikir ini butuh effort yang luar biasa. Jangan hanya penyerapan tetapi pertimbangkan betul output yang ada,” ujarnya.

Lanjutnya, mengutip pesan Menteri Keuangan, bahwa seberapa besar pun uang yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi masyarakat.

Tema Koren II Program Bangga Kencana TA 2025 adalah ‘Perencanaan Program dan Kegiatan Bangga Kencana yang Efektif dan Efisien dalam mencapai Sasaran/Target Rencana Kerja BKKBN TA 2025’. Kegiatan KOREN II tidak hanya membahas evaluasi dan tantangan yang dihadapi, tetapi juga merumuskan prioritas program untuk tahun 2025.

Dalam pemaparannya, Plt. Kepala Biro Perencanaan BKKBN, Chairunnisa Murniati, SH, M.Si, mengatakan pentingnya kecermatan dalam penyusunan teknis RKA-KL oleh seluruh unit eselon 2 BKKBN.

“Kami mohon agar dicermati kegiatan-kegiatan yang diikat dalam struktur program dan anggaran dalam mendukung proyek prioritas nasional maupun program prioritas BKKBN,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini diisi beberapa materi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN serta melibatkan narasumber dari Bappenas dan DJA Kemenkeu. Diakhiri dengan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2025 melalui aplikasi SAKTI di seluruh unit kerja eselon II dan seluruh satker Perwakilan BKKBN Provinsi.

Open chat
BE Radio Indonesia
Selamat datang di layanan Whatsapp Interaktif BE Radio Indonesia! ada yang bisa kami bantu?