Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan BKKBN, Senin (19/08/2024), bertempat di Auditorium Kantor BKKBN, Jakarta Timur.
Pejabat di lingkungan BKKBN yang dilantik sebanyak 40 orang, terdiri dari satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.
Sementara lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi DI Yogyakarta, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimatan Selatan, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, dan Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga.
Ikut dilantik satu Pejabat Administrator Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Jember, dan 33 orang Pejabat Fungsional. Mereka terdiri dari Penata KKB Madya satu orang, Penata KKB Ahli Pertama 22 orang dan juga Perencana Ahli Muda sebanyak dua orang dan Perencana Ahli Pertama sebanyak delapan orang.
Pada kesempatan ini dokter Hasto menyampaikan bahwa pelantikan tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan di Jember. Sementara pengangkatan 33 pejabat fungsional dilakukan melalui mekanisme perpindahan jabatan setelah lulus tahapan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh masing-masing instasi pembina.
Ia juga menyampaikan tentang semangat HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. “Kita membangkitkan kembali bagaimana tekad-tekad kita untuk bekerja lebih baik dan juga untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.”
Menurut dokter Hasto, saat ini bangsa Indonesia mempunyai cita-cita meningkatkan pendapatan perkapita dan keluar dari jembakan middel in come trap. Untuk itu, dokter Hasto mengingatkan bahwa di dalam RPJMN 2025-2029 ada delapan hal yang harus selalu diperhatikan menjadi agenda pembangunan ke depan.
Pertama, mewujudkan transformasi sosial. Kedua, mewujudkan transformasi ekonomi, di mana peran BKKBN sangat besar karena keluarga adalah bagian sangat penting untuk mewujudkan kemandirian.
“Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) salah satunya adalah kemandirian. Dan kita berperan besar menciptakan atau mewujudkan transformasi ekonomi melalui keluarga yang mandiri,” tambah dokter Hasto.
Ketiga, transformasi tata kelola. Keempat, mantapkan supremasi hukum stabilitas, fasilitas dan kepemimpinan di Indonesia. Kelima, memanfaatkan ketahanan sosial budaya dan juga ekologi. Keenam, mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan khusus. Ketujuh, BKKBN harus berperan besar, karena kesenjangan indikator-indikator pogram yang ada di BKKBN
“Sangat terasa adanya total fertility rate (TFR) yang sangat jauh berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain,” ujarnya.
Kedelapan, mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Kesembilan, mewujudkan kesinambungan pembangunan.
“Saya sering sampaikan bahwa untuk bekerja tentu tidak cukup hanya melakukan tugas-tugas rutin seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan bisnis. Kita bisa meningkatkan capaian yang lebih cepat lagi, maka kita harus berkarya, tidak cukup banyak bekerja. Berkarya tentu ada inovasi, ada terobosan baru dan kemudian ada loncat-loncatan baru.”
“Oleh karena itu, saya selalu sampaikan jangan puas dalam bekerja, tapi marilah kita berkarya. Berkarya menciptakan hal baru. Sementara bekerja mengerjakan program-program yang sudah di target yang rutin kita kerjakan. Orang yang banyak berkarya akan menjadikan jabatan itu betul-betul amanah. Menjadi deputi yang membawa perubahan di lingkungan kedeputiannya,” urai dokter Hasto.
Ia juga mengingatkan bahwa inovasi revolusi datang dari bawah. “Dari anda, bukan dari saya. Dari teman-teman yang bekerja di lapangan dan biasanya mendobrak tatanan dan menjebol tatanan, itulah ciri suatu perubahan. Perubahan mindset. Oleh karena itu, untuk menjadi deputi bukan sekedar deputi. Untuk menjadi direktur bukan sekedar direktur. Kuncinya adalah berkarya,” pesan Dokter Hasto.
Menurut dokter Hasto, SDM sangat berperan besar dalam menyukseskan pelaksanaan program. Untuk itu, di tahun 2024 BKKBN memperoleh formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 1.206. Terdiri dari 265 formasi untuk BKKBN pusat dan 910 formasi untuk Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia.
“Kuantitas SDM kita akan bertambah, akan tetapi kualitas SDM ini akan menjadi bagian yang sangat penting kita perhatikan. Maka, rencana pengembangan kompetensi SDM harus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM dan juga kapabilitas,” terangnya.
Dokter Hasto mengatakan, BKKBN telah menyusun rencana ke depan. Di antaranya mengubah pendekatan dari fokus kepada kuantitas menjadi fokus pada kualitas. “Maka, jargon yang ada sudah kita persiapkan bagaimana meningkatkan kualitas dengan (tetap) menjaga kuantitas. Tentu ini seiring dengan TFR kita sudah mencapai 2,1. Kita juga harus meningkatkan kualitas SDM ke depan,” ujarnya.
