Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan prevalensi stunting di provinsi tersebut turun dari 23,8% pada 2024 menjadi 13,8% pada tahun 2030. Untuk itu, dalam pertemuan antara Pemprov Gorontalo dan Komisi IX DPR-RI, persoalan stunting menjadi fokus bahasan.
Pertemuan yang dihadiri instansi vertikal, termasuk Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Diano Tino Tandaju, dan mitra strategis, berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubenur Gorontalo, Senin (11/08/2025).
Dalam laporannya, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail memaparkan kondisi layanan kesehatan daerah yang menyoroti prevalensi stunting yang masih relatif tinggi di Gorontalo. Intervensi gizi disarankan tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu dalam satu rumah tangga agar dampaknya lebih menyeluruh.
Dalam kunjungan kerja reses masa persidangan IV tahun 2024–2025 ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis dalam percepatan perbaikan gizi keluarga berisiko stunting (KRS). Terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).
Putih Sari menekankan bahwa penanganan stunting dan pelaksanaan MBG harus dilaksanakan dengan langkah nyata, terukur, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian/lembaga agar program MBG dan sanitasi yang sangat sensitif terhadap stunting dapat berjalan efektif di Gorontalo.
• 30% Stunting dari Keluarga Miskin
Sementara Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menegaskan bahwa hampir 30% kasus stunting berasal dari keluarga miskin, seraya juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat Gorontalo terhadap program KB yang cukup baik dengan angka kelahiran total (TFR) menurun menjadi 2,30.
Namun, diingatkan, kenaikan kelahiran pada remaja usia 15–19 tahun perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu dan stunting.
Sukaryo menambahkan, melalui kerja sama Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Gizi Nasional (BGN), MBG akan diarahkan kepada kelompok 3B dengan melibatkan PKK di posyandu yang sekaligus memberikan edukasi kepada sasaran atau penerima manfaat.
• Keterpaduan Program
Sementara itu, Nuroji, anggota Komisi IX DPR RI, menyoroti pentingnya keterpaduan program. Nuroji meminta pemerintah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi bagi keluarga KRS yang tinggal di tempat tidak layak huni sebagai solusi jangka panjang.
Arzeti Bilbina Setyawan, yang juga bagian dari rombongan anggota Komisi IX DPR RI, ikut menyoroti isu pernikahan dini yang masih menjadi tantangan di Gorontalo.
Adapun Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan pentingnya pencegahan stunting dilakukan dari hulu. Caranya, melalui edukasi kesehatan sejak remaja dan pra-nikah.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bahwa penurunan stunting di Gorontalo harus dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan layanan kesehatan, distribusi makanan bergizi gratis, perbaikan sanitasi, pencegahan pernikahan dini, dan penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Komisi IX DPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan, memastikan dukungan anggaran, dan memperkuat sinergi lintas sektor. Sehingga program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
