Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, menerima audiensi UNFPA (United Nations Population Fund) Indonesia Representative, Hassan Mohtashami, di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Jakarta, Rabu (6/8).
Pertemuan ini menyoroti urgensi alokasi pendanaan yang berkelanjutan untuk program kontrasepsi di Indonesia sebagai upaya menjaga hak-hak perempuan, menurunkan angka kematian ibu, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Wihaji menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan anggaran kontrasepsi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan keluarga Indonesia. “Ini bukan sekadar soal dana, ini soal arah bangsa. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak lahir dari keluarga yang siap, sehat, dan bahagia,” kata Menteri Wihaji.
Dalam suasana diskusi yang hangat dan penuh semangat kolaboratif, kedua pihak sepakat bahwa akses terhadap alat kontrasepsi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia dan investasi strategis untuk masa depan bangsa.
“Keluarga berencana bukan hanya soal angka, tapi tentang menyelamatkan nyawa dan menghormati hak perempuan untuk menentukan masa depan mereka,” lanjut Menteri Wihaji.
Sementara Hassan menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penurunan anggaran untuk program kontrasepsi di Indonesia. Ia menekankan bahwa pengurangan anggaran serupa di beberapa negara telah berujung pada lonjakan aborsi tidak aman dan meningkatnya angka kematian ibu.
“Ketika kontrasepsi tidak tersedia, aborsi tidak aman dan kehamilan yang tidak diinginkan meningkat. Kami telah melihatnya terjadi di Pakistan, Turki, dan Uganda,” jelas Hassan. “Memotong anggaran kontrasepsi hari ini bisa menjadi keputusan yang mahal dan berisiko besar bagi masa depan, baik dari sisi kemanusiaan maupun ekonomi,” lanjutnya.
• Tiga Argumen Kunci
Dalam pertemuan ini, Hassan menyampaikan tiga argumen kunci untuk mempertahankan pendanaan kontrasepsi, yakni mengenai hak asasi perempuan. Ia menekankan bahwa kontrasepsi merupakan hak dasar yang memungkinkan perempuan membuat keputusan tentang tubuh dan kehidupan mereka sendiri.
“Perempuan harus memiliki akses ke alat kontrasepsi, lalu membuat keputusan tentang apa? Dia ingin punya satu, dua, tiga, sepuluh anak. Itu keputusan mereka, terutama dari pemerintah karena orang miskin mendapatkan alat kontrasepsi dari pemerintah,” ujarnya.
“Yang kedua ketika kita berbicara tentang keluarga berencana adalah menyelamatkan nyawa karena kita tahu, misalnya, dalam kasus Indonesia, angka kematian ibu tinggi. Akses terhadap kontrasepsi terbukti menurunkan angka kematian ibu secara signifikan,” lanjut Hassan.
Argumen yang selanjutnya adalah tentang investasi ekonomi. “Setiap dolar yang diinvestasikan dalam kontrasepsi akan menghasilkan penghematan besar dalam pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia,” papar Hassan.
Ia juga menawarkan dukungan teknis dan advokasi kepada Kemendukbangga/BKKBN untuk memperkuat komunikasi strategis perihal anggaran kontrasepsi dengan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami siap mendukung Pemerintah Indonesia dengan data, analisis, dan argumen yang kuat. Keputusan tentang anggaran hari ini akan menentukan warisan yang kita tinggalkan bagi generasi mendatang,” kata Hassan.
Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan mitra global dalam menjamin keberlanjutan program keluarga berencana di Indonesia.
Dalam waktu dekat, Kemendukbangga/BKKBN bersama UNFPA akan menyusun strategi advokasi terpadu menuju pengambilan keputusan anggaran yang lebih berpihak pada hak dan masa depan perempuan Indonesia.
