Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/ Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menerima Delegasi Pakistan dalam penutupan kegiatan Program Pertukaran Teknis Pakistan-Indonesia, South-South and Triangular Cooperation (SSTC) yang dilaksanakan di Ruang NKKBS Gedung Kemendukbangga/BKKBN pada Jumat kemarin (25/04/2025).
Delegasi Pakistan belajar dari keberhasilan Indonesia menekan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana. Kunjungan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari Senin-Jumat (21-25/04/2025) di Jakarta dan Bandung.
“Keberhasilan pengendalian penduduk itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan instan. Pasalnya, program KB telah dicanangkan Indonesia sejak 1970-an, ketika itu TFR di Indonesia berada di angka 5,6,” jelas Wamen Isyana.
Ia juga menyebutkan untuk tetap mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan di Indonesia memiliki anak di angka 2,1.
“Melalui kemitraan SSTC, kami tidak hanya kolaborasi berbagi pengetahuan dan praktik baik tetapi juga memperkuat solidaritas di antara negara-negara berkembang demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang,” tambahnya.
Soofia Yunus, Director General (Population), Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination (NHSR&C) terkesan dengan cara Pemerintah Indonesia melibatkan para pemuka agama untuk ikut menyukseskan program KB, karena Indonesia dan Pakistan sama-sama negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam.
“Jadi, kami merasa lebih puas dan merasa seperti pemimpin agama memiliki kepentingan di negara kami juga dan kami menemukan bahwa masyarakat di sini juga bergantung pada keputusan pemimpin agama,” terangnya.
Ia berharap hal ini bisa diadopsi di Pakistan.
“Saya pikir, itu adalah area kolaborasi ke depan, yang Anda tahu, fatwa-fatwa dari pemimpin agama Indonesia dapat diadopsi oleh pemimpin Pakistan dalam meyakinkan masyarakat dalam pembangunan keluarga,” kata Soofia.
Setelah mengunjungi lapangan, ia juga menemukan banyak perspektif baru salah satunya bahwa Puskesmas dan Posyandu bisa menjadi tempat dimana kebijakan pengendalian penduduk bisa benar-benar diterapkan di masyarakat secara langsung.
Sementara itu, Assistant Representative UNFPA Indonesia Verania Andria mengapresiasi kegiatan ini.
“Saya sangat merasa terhormat ikut terlibat dan kami UNFPA mengapresiasi kegiatan ini. Ini kolaborasi apik dan tentunya harus ada tindak lanjut dalam implementasinya terutama untuk Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bidang kesehatan, edukasi dan persamaan gender,” katanya.
Selama 5 (lima) hari, para delegasi dari Pakistan mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengintegrasikan layanan Keluarga Berencana ke dalam sistem kesehatan nasional dan skema jaminan kesehatan masyarakat. Para delegasi juga berkesempatan mengunjungi gudang KB di Bandung, mengamati proses kuantifikasi, jaminan kualitas dan penggunaan sistem digital seperti SIRIKA dan SIGA yang meningkatkan efisiensi rantai pasok, meningkatkan akurasi data dan mengurangi beban operasional staf gudang.
Topik penting lainnya yang dibahas selama kunjungan tersebut adalah pembiayaan Keluarga Berencana dalam struktur tata kelola terdesentralisasi Indonesia. Kemudian juga dipaparkan kebijakan, peraturan, dan mekanisme yang relevan yang memungkinkan pembiayaan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah, Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan Indonesia juga menjadi sorotan utama, juga upaya strategis negara untuk meningkatkan jumlah akseptor keluarga berencana pascapersalinan — sebuah pencapaian yang diakui pada bulan Oktober 2024, ketika Indonesia mendapat penghargaan dari Pusat Regional Asia-Pasifik FP2030 atas kemajuan luar biasa di bidang ini.
Yang tak kalah pentingnya adalah eksplorasi pendekatan berbasis masyarakat Indonesia terhadap Keluarga Berencana dan pengembangan keluarga, yang ditunjukkan melalui kunjungan ke Kampung KB. Para delegasi mengamati berbagai inisiatif masyarakat terpadu, termasuk: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Program Bina Keluarga Balita untuk keluarga dengan balita, UPPKA, sebuah inisiatif penghasil pendapatan bagi akseptor KB, Dapur Sehat Atasi Stunting, Keterlibatan dengan kelompok laki-laki yang mengadvokasi KB, dialog dengan para pemimpin agama yang mendukung program, dan diskusi dengan konselor KB, petugas lapangan, tim pendamping (Tim Pendamping Keluarga), dan kader masyarakat.
