Indonesia kini memasuki fase percepatan pertumbuhan penduduk lanjut usia. Berdasarkan publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 yang diolah dari Susenas Maret 2024, BPS mencatat bahwa 21 provinsi telah masuk kategori aging population , menandai perubahan struktur demografi yang harus direspons melalui kebijakan terpadu, termasuk kesehatan dan pemberdayaan lansia.
Sekaitan dengan itu, Rapat Koordinasi High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan IV Tahun 2025 kembali diselenggarakan, dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) sebagai tuan rumah.
Pertemuan ini menempatkan isu lansia sebagai salah satu fokus utama, seiring meningkatnya kebutuhan integrasi kebijakan untuk menghadapi fase aging population dan memaksimalkan bonus demografi Indonesia.
“Internal di Kemendukbangga sudah ada program namanya Lansia Berdaya bagian dari bagaimana negara dan pemerintah mesti hadir karena agak lumayan 12% aging populations kita dari 286 juta, 12%nya lansia” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji saat memberikan keterangan pers setelah acara yang diselenggarakan secara luring di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Senin (08/12/2025), usai.
Dalam forum tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menekankan penguatan program SIDAYA (Lansia Berdaya) sebagai strategi kunci peningkatan kualitas hidup lansia. Program ini mendorong lansia tetap sehat, aktif, mandiri, dan bahagia melalui berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, pelatihan dan pendampingan berbasis keluarga, sekolah lansia, lansia entrepreneur, dan Kartu Lansia sebagai fondasi untuk menciptakan lansia produktif dan berdaya di masa transisi demografi.
“Pengembangan keluarga Indonesia sekarang makin banyak yang geser ke usia lanjut, bagaimana kita bisa menyusun satu kebijakan bersama agar penanganan manusia-manusia lansia ini bisa dilakukan lebih baik oleh pemerintah,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui KKSK, koordinasi lintas sektor antara Kemendukbangga/BKKBN, Kemenkes, BPOM, dan BPJS Kesehatan akan menghasilkan kebijakan komprehensif yang memperkuat sistem kesehatan lansia. Sekaligus memastikan kapitalisasi bonus demografi berjalan optimal menuju masa depan tunjangan hari tua yang berkelanjutan.
