Wakil Menteri Kependendudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Isyana Bagoes Oka, menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia dapat benar-benar memanfaatkan bonus demografi. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Monitoring Terpadu Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025).
Menurut Wamen Isyana, Indonesia tengah berada pada periode penentu. Upaya menurunkan angka stunting, meningkatkan pekerja formal, memperluas partisipasi kerja perempuan, serta memperkuat jaminan sosial menjadi fondasi penting agar struktur penduduk produktif memberikan manfaat maksimal. “Indonesia tidak kekurangan program. Yang kurang adalah penghubung antarprogram dan antarlevel. Di sinilah peran Kemendukbangga/BKKBN untuk menjahit potensi yang tercecer,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Isyana menjelaskan bahwa PJPK 2025–2029 merupakan dokumen operasional lima tahunan yang menurunkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045. Dokumen ini memuat 30 indikator utama yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan kuantitas penduduk, meningkatkan kualitas, serta mengelola persebaran dan mobilitas penduduk.
Wamen Isyana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kependudukan tidak bisa bertumpu pada satu pemangku kepentingan. “Pembangunan keluarga dimulai dari rumah. Fondasinya harus kuat supaya Generasi Emas 2045 benar-benar bisa kita capai,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penerapan PJPK hanya dapat berjalan efektif apabila melibatkan kolaborasi pentahelix: pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Sinergi lima unsur ini dinilainya menjadi kunci agar arah kebijakan kependudukan dapat dijalankan secara konsisten hingga ke tingkat keluarga.
Monitoring terpadu ini bertujuan memantau perkembangan penyusunan dan internalisasi PJPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mempercepat konsolidasi kebijakan kependudukan sebagai bagian dari upaya menuju Visi Indonesia Emas 2045. PJPK berfungsi sebagai operasionalisasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan dinamika kependudukan dan kebutuhan lintas sektor di tingkat lokal.
