Seminar Nasional Kependudukan Tahun 2025 digelar pada Selasa (25/11/2025) di Kantor Badan Pusat Statistik RI, Jakarta, dengan menghadirkan empat pembicara kunci, yaitu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Menteri Ketenagakerjaan RI, Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS RI), serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Seminar ini menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan kependudukan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan stabilitas demografi dan meningkatkan kualitas penduduk Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, menyampaikan apresiasi terhadap peran BPS dalam mendukung penyediaan data kependudukan yang berkualitas.
“Alhamdulillah, kita disupport (oleh BPS), yang supportnya itu tidak hanya data, kami diberikan data, kemudian diberikan expert untuk menerjemahkan data, dan kita juga diberikan interpretasi data,” ujarnya. Menurutnya, keberadaan data yang komprehensif sangat membantu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dalam merancang intervensi berperspektif siklus kehidupan.
• Peran KB dalam Stabilitas Demografi
Menteri Wihaji menjelaskan dalam paparannya mengenai keseimbangan pertumbuhan penduduk perlu dipahami dalam perspektif baru yang lebih relevan dengan kondisi demografi masa kini.
“Kalau dulu 2 anak cukup. Sekarang 2 anak lebih sehat. Beda perspektif. Tapi dalam perspektif demografi sebenarnya adalah bagaimana memastikan penduduk tumbuh seimbang,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pencapaian stabilitas demografi memerlukan pendekatan siklus kehidupan yang komprehensif.
“Tahapan-tahapan (siklus kehidupan) inilah yang menurut saya menciptakan yang disebut dengan stabilitas demografi,” ungkapnya.
Dalam konteks program keluarga berencana, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si, M.Eng, menambahkan bahwa paradigma sudah berubah. “Sekarang keluarga berencana bukan lagi membatasi itu, tapi bagaimana mendorong agar kebutuhan atau pertumbuhan penduduk ini menjadi lebih seimbang,” tegas Kepala BPS Amalia.
Melanjutkan pandangan tersebut, Kepala BPS Amalia menegaskan bahwa perubahan paradigma ini harus ditopang oleh data yang kuat, statistik memiliki peran lebih dari sekadar penyajian angka. Ia menggarisbawahi pentingnya data sebagai dasar pemaknaan terhadap kondisi riil masyarakat. “Statistik itu bukan hanya sekedar angka, tetapi statistik ini harus bisa menangkap fakta yang ada di lapangan, dan memberikan makna terhadap kebijakan,” ungkapnya.
• 3B sebagai target utama MBG
Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM yang selaras dengan tugas Kemendukbangga/BKKBN, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, S.I.K, menjelaskan kembali tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sebetulnya tujuan dari MBG ini apa? Jelas, dalam hal yang pertama adalah memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan. Yang mana kelompok rentan? Mereka adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui, baru kemudian peserta didik,” tegasnya.
Intervensi pada kelompok ini dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat dan produktif serta menurunkan risiko stunting.
• Menyambut Bonus Demografi dengan Produktivitas
Dari penguatan gizi sebagai fondasi awal tersebut, Menteri Wihaji kemudian mengaitkannya dengan tantangan bangsa Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Indonesia saat ini memasuki periode di mana sekitar 69% penduduk berada pada usia produktif 14–60 tahun. Namun, ia menyoroti bahwa besarnya proporsi tersebut belum tentu sejalan dengan tingkat produktivitas nasional.
“Pertanyaannya adalah, 69 persen itu yang produksi berapa,” ungkapnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Ph.D menegaskan bahwa produktivitas memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian utama.
“Produktivitas itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas yang kemudian harus kita perhatikan,” tegasnya. Ia menekankan urgensi sinergi kebijakan lintas sektor agar bonus demografi benar-benar dapat menjadi momentum emas bagi Indonesia.
Melalui Seminar Nasional Kependudukan Tahun 2025 ini, para pemangku kebijakan sepakat bahwa pengelolaan isu kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitas dan kontribusi penduduk bagi pembangunan.
Sinergi antara lintas Kementerian dan Lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas demografi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045.
