Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa penguatan sistem diperlukan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II Tahun 2025 yang digelar di Kantor Pusat Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, pada Senin (06/10/2025).
KOREN II tidak hanya menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026, tetapi juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan pencapaian visi misi Presiden melalui penguatan data yang valid, terintegrasi, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kekuatan kita adalah data, dan Semua yang kita laksanakan harus berbasis data, termasuk quick wins seperti stunting, tamasya, GATI, super app, maupun lansia berdaya, semua itu dilaksanakan dengan berbasis data. Jangan sembarangan hanya menulis angka tanpa dikontrol, karena angka yang kita catat itu berkenaan dengan orang dan nasib orang. Harapannya, database kita menjadi prioritas ke depan yang betul-betul dicatat oleh para kepala perwakilan melalui sesban dan seluruh turunannya di bawah,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., dalam sambutannya.
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang menitikberatkan pada kapitalisasi bonus demografi, peningkatan produktivitas, hilirisasi industri, transformasi digital, serta pembangunan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi perencanaan tahun 2026, Kemendukbangga/BKKBN menetapkan sejumlah arah kebijakan utama. Di antaranya adalah penguatan sinergi kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis siklus hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara menyeluruh dan berbasis wilayah. Selain itu, optimalisasi penggerakan Program Bangga Kencana melalui dukungan partisipasi masyarakat dan mitra strategis, penguatan kebijakan serta strategi penyelenggaraan program, peningkatan dukungan manajemen dan reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia pelaksana program, dan pemutakhiran data, inovasi, serta penguatan dukungan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi fokus penting dalam menyusun langkah-langkah ke depan.
“Data apa saja yang berkenaan dengan tugas kementerian ini sangat penting. Jangan sampai datanya tidak real di lapangan. Harapannya dari database menjadi Big Data. Dan Big Data inilah yang akan kita kerjakan, siapa bekerja apa, di mana, kapan, baru pembiayaannya berapa, dan outcomenya apa. Karena Big Data tidak akan ada kalau tidak ada database-nya. Dan ini akan sangat memengaruhi kinerja dan kompetensi kita ke depan. Poinnya: ketika database bagus, maka akan menjadi Big Data yang berdampak. Prioritas kita adalah memilih dan memilah mana yang berdampak nyata dan kasat mata. Terakhir, tolong betul-betul dilaksanakan dan terkontrol: database, big data, dan skala prioritas,” tambah Menteri Wihaji.
KOREN II diikuti oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan II serta perwakilan BKKBN dari seluruh provinsi. Proses konsolidasi dan sinkronisasi program serta kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Unified Budgeting, dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Namun seluruh proses tersebut ditekankan agar tidak hanya menjadi proses teknis administratif, melainkan juga terarah dan berdampak dengan basis data sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.
Melalui forum ini, Kemendukbangga/BKKBN kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perencanaan program dan anggaran berbasis data. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan keluarga Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
