Menuju Hari Keluarga Nasional ke-32 yang diperingati setiap tanggal 29 Juni, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak se-Indonesia, menjangkau keluarga Indonesia hingga ke wilayah paling selatan Indonesia, yakni Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, Senin (23/05/2025).
“Dalam rangkaian kegiatan Harganas, Hari Keluarga Nasional, yang puncaknya nanti kita akan rayakan, ada program-program yang kita launching. Salah satunya pelayanan serentak untuk kontrasepsi di seluruh wilayah 3T, terpencil, terluar, terdepan, termasuk di Rote. Maka, tadi kita bersama-sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote melakukan teleconference,” terang Menteri Wihaji.
Pelayanan KB serentak akan digelar sekitar dua minggu, dengan target 1 juta akseptor. “Atau 1 juta warga Indonesia yang kita layani dalam program KB,” ujar Menteri Wihaji saat ditemui pada acara Puncak Pelayanan KB Serentak di Kabupaten Rote Ndao.
Pelayanan KB serentak dalam rangka Harganas tahun ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dari 16-30 Juni 2025. Tujuannya, menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) dan mendekatkan akses pelayanan KB. Terutama pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan seperti wilayah perbatasan negara.
Layanan KB pada kegiatan ini difokuskan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terkhusus di wilayah 3T. “Rote Ndao termasuk di dalamnya karena merupakan pulau paling selatan untuk wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Australia,” tambah Menteri Wihaji.
• Wilayah Terluar
Pulau Rote dipilih sebagai lokasi Puncak Pelayanan KB Serentak dalam rangka Harganas 2025 karena menjadi simbol komitmen pemerintah bahwa pelayanan KB harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali di seluruh wilayah negeri.
Kegiatan di Rote Ndao diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dan mitra kerja yang terlibat untuk bersama-sama menurunkan Total Fertility Rate (TFR) di wilayah tersebut yang masih berada pada angka 3,04, serta prevalensi stunting yang masih tinggi mencapai 32,4%.
Diketahui, secara nasional hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 menunjukkan angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) tahun 2024 belum mencapai target, di mana realisasi 61,7% dari
target 63,4% tahun 2024. Masih terdapat 10 provinsi yang belum mencapai target.
Untuk persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need tahun 2024 juga belum mencapai target, dengan realisasi 11,1% dari target 7,4% pada 2024. Sebanyak 13 provinsi capaiannya di bawah target.
Sementara persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan Kehamilan Risiko Tinggi (4Terlalu) tahun 2024 sudah mencapai target (realisasi 28,3% dari target 2024 sebesar 36%). Namun masih terdapat 14 provinsi yang capaiannya mengalami kenaikan dibanding tahun 2023.
• Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi
Pada acara ini juga diluncurkan Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi yang dibentuk sebagai bukti komitmen antara perguruan tinggi dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terkhusus untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan risiko stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki prevalensi stunting 37,0%, tertinggi diantara provinsi lainnya.
Konsorsium aksi perguruan tinggi telah menyusun rencana aksi untuk melakukan berbagai inovasi. Antara lain, inovasi kesehatan dan lingkungan seperti penyediaan teknologi air bersih, inovasi produksi dan pengolahan bahan pangan lokal bergizi, inovasi dalam melakukan pendampingan dan edukasi gizi.
Pada tahap awal, ada tiga kabupaten/kota yang akan menjadi lokus intervensi, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur.
“Kita juga bekerjasama dengan 15 perguruan tinggi, negeri dan swasta, nanti jika kita punya program, tidak hanya stunting, tapi juga pengentasan kemiskinan. Nanti dengan 15 perguruan tinggi itu siapa, kerjanya apa, di mana? Tentu nanti ide-nya dan gagasannya dari perguruan tinggi, pembiayaannya, nanti ada dari kementerian terkait, dan ada juga dari stakeholder dan korporasi,” jelasnya.
- Terbangun Hubungan Emosional
Sementara itu, Wakil Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si, A.pt, mengatakan kehadiran langsung di Kabupaten Rote Ndao akan membuat Menteri Wihaji dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi wilayah tersebut.
Dengan melihat langsung, menurut Wakil Gubernur, akan terbangun hubungan emosional antara menteri dan jajarannya dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, juga dengan masyarakat NTT. “Tentu kita mengharapkan apa yang menjadi permasalahan di daerah ini dapat menjadi prioritas dalam program-program bapak menteri ke depan,” harapnya.
Menurutnya, perlu kerja keras merubah mindset masyarakat untuk bagaimana menerapkan cara hidup sehat, dan mengelola keuangan agar anak-anak menjadi lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih kuat.
• Rancangan Aksi Konsorsium
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dr. M. Fauzan Adziman, Ph.D, menjabarkan rancangan aksi Konsorsium Perguruan Tinggi yang terdiri dari empat kampus. Keempatnya akan membangun konsorsium tersebut untuk Provinsi NTT.
Mereka adalah Rektor Universitas Nusa Cendana, Maxs U.E Sanam; Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo; Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Fauzan Adziman; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Nazaruddin Malik; serta Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, Prof. Pater Philipus Tule.
Di antara 13 program rancangan aksi yang akan digulirkan, satu di antaranya adalah pengembangan 13 platform digital terpadu dan inovasi model keberlanjutan berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
