Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Sura, SH, M.Kn, dengan berharap Pemerintah Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah) dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara optimal.
Harapan menteri dalam pertemuan Kamis (9/5/2025), di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN itu merespon pernyataan wakil bupati yang mengkhawatirkan DAK Kabupaten Cilacap sebesar Rp 16 miliar tidak terserap dengan optimal.
Anggaran DAK sebesar itu dinilai wakil bupati cukup besar, sementara SDM yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Cilacap sangat terbatas. “Apakah dapat teralisasi semua di akhir tahun 2025,” ujar wakil bupati ragu.
Menanggapi hal tersebut, menteri Wihaji langsung mengonfirmasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah melalui handphone. Tujuannya, untuk mengetahui jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) di kabupaten tersebut, di mana DAK di antaranya dialokasikan untuk insentif petugas TPK.
Hasilnya, petugas TPK di kabupaten tersebut berjumlah 1.398 (PK 2024). Sebuah jumlah yang terbilang cukup untuk melakukan pengelolaan program, utamanya pengentasan stunting.
Pagu anggaran DAK di Kabupaten Cilacap terbilang cukup besar. Diketahui, DAK Fisik mencapai sekitar Rp 107 juta dan DAK Non Fisik Rp 16 miliar. “Anggaran yang cukup besar dan dapat direalisasaikan sesuai peruntukannya. Jadi, untuk insentif TPK sudah terakomodir dari DAK yang dimiliki Kabupaten Cilacap,” ujar menteri Wihaji.
Untuk diketahui, jumlah TPK yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia sebanyak 199.720 tim, dengan jumlah anggota TPK (bidan, kader PKK dan kader KB) sekitar 600.000 orang. Mereka menjadi ujung tombak dalam pengelolaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Termasuk percepatan penurunan stunting.
“TPK melakukan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial bagi keluarga sasaran kurang mampu,” urai menteri Wihaji.
Di bagian lain penjelasannya, menteri juga mengemukakan tentang Total Fertility Rate (TFR) nasional yang sudah berada di posisi 2,1. Saat ini, demikian menteri, tidak ada lagi provinsi dengan TFR di atas 3 anak per perempuan. Diingatkan agar provinsi dengan TFR di atas 2,1 untuk segera menurunkan TFRnya. Sekaligus diharapkan melaksanakan program peningkatan kualitas SDM.
Sementara provinsi dengan TFR di bawah 2,1, menteri berharap fokus pada pembangunan kependudukan ke arah peningkatan kualitas penduduk. “Berkat konsistensi pelaksanaan program KB hampir lima dekade, TFR di Indonesia tahun 2024 berhasil diturunkan menjadi 2,1,” ujar Mendukbangga.
Sementara itu, Wakil Bupati Cilacap menyampaikan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki luas 2.124 km2, dengan jumlah penduduk 2.037.899 jiwa, tersebar di 24 kecamatan, dan 284 desa/kelurahan. Kondisi tersebut, menurut wakil bupati, membutuhkan tambahan tenaga penyuluh.
Menyinggung capaian TFR di wilayahnya, wakil bupati berujar, masih tergolong tinggi (capaian 2024 = 2,11). Ini disebabkan banyaknya PUS (pasangan usia subur) yang tidak ber-KB karena banyak pekerja migran (laki-laki/perempuan) dan pekerja musiman, hingga masyarakat banyak yang masih memegang teguh tradisi atau budaya lama.
