Mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menghadiri kegiatan Audiensi Infrastruktur Ketahanan Bencana yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Selasa (14/01/2024), di Jakarta.
Kehadiran Wamen Isyana tersebut dalam rangka mendampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno.
Wamen Isyana mengemukakan tentang program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan pentingnya dukungan pembangunan infrastruktur dari kementerian terkait untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia.
“Anggaran kami terbatas dan perlu dukungan kolaborasi dari banyak pihak,” ujar wamen Isyana, seraya menunjukkan data kekinian di mana terdapat 8.682.170 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari 42.990.996 keluarga sasaran.
Dukungan pembangunan infrastruktur dalam pencegahan stunting, menurut Wamen Isyana, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita ke-4 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tentang pembangunan SDM dan upaya mewujudkan Generasi Emas tahun 2045. “Guna mencapai Generasi Emas 2045, maka prioritas yang harus diintervensi adalah keluarga,” ujarnya.
Mengutip data yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN, dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah Menteri dan Wakil Menteri, Wamen Isyana mengungkapkan bahwa terdapat 1.933.048 Keluarga Risiko Stunting (KRS) tidak memiliki air minum utama yang layak, lalu terdapat 3.760.390 KRS tidak memiliki jamban yang layak, serta 5.552.495 KRS memiliki rumah tidak layak huni.
Baik Menko AHY maupun Menko Pratikno dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa salah satu program prioritas strategis yang harus digarap segera adalah pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi dalam upaya mengatasi stunting. Termasuk beberapa program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur kesehatan dasar, ruang terbuka ibu dan anak hingga kebencanaan.
Untuk percepatan capaian kinerja program, kedua Menko sepakat segera membentuk kelompok kerja (pokja) bersama. “Pokja kecil lintas kementerian/lembaga terkait di antarnya untuk melakukan sinkronisasi program kerja utama,” ujar menko AHY.
