Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., melakukan silaturahmi dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se-Provinsi Bali pada Senin (23/12/2024). Dalam kesempatan tersebut, Dr. Wihaji menyampaikan apresiasi atas peran aktif para PKB sebagai ujung tombak program keluarga berencana dan pengentasan stunting di Indonesia. Beliau juga memberikan motivasi agar para PKB terus hadir membantu Keluarga Berisiko Stunting (KRS) dengan sepenuh hati.
“Ayo kita hadir dalam batin mereka, kita hadir dalam hati mereka. Suatu saat kita tidak pernah tahu, KRS yang kita dampingi hari ini mungkin akan menjadi orang yang sehat, cerdas, bahkan melebihi kita. Manfaat yang kita berikan tidak pernah bisa kita ukur saat ini,” ujar Dr. Wihaji dengan penuh semangat di hadapan para penyuluh.
Filosofi “Flower, Bee, and Honey” dalam Pelayanan PKB
Dalam kesempatan itu, Dr. Wihaji memperkenalkan filosofi baru yang ia sebut “Flower, Bee, and Honey” untuk menggambarkan peran BKKBN dan para PKB. “Flower itu bunga, artinya kita harus hadir seperti bunga yang indah, menarik, sehat, dan semoga wangi. Kehadiran kita harus membawa kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama mereka yang membutuhkan pelayanan dan pembinaan,” jelasnya.
Dr. Wihaji berharap kehadiran BKKBN, melalui PKB, dapat selalu menjadi berkah bagi masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya pelayanan yang sederhana, ramah, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dalam visi barunya, BKKBN juga akan mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. “Sebentar lagi kita akan gunakan AI. Tidak perlu banyak diskusi, workshop, atau seminar. Sesuai arahan Presiden, langsung terjun ke lapangan. Yang tahu kondisi lapangan adalah Bapak-Ibu sekalian yang berada di lini terdepan,” tegasnya.
Dorongan untuk Meningkatkan Peran Aktif di Lapangan
Dr. Wihaji menekankan bahwa tugas utama BKKBN adalah mencegah dan menggerakkan. Melalui kolaborasi erat antara BKKBN pusat, daerah, dan para PKB, beliau optimis target pengurangan stunting dapat tercapai dengan lebih cepat. “Kementerian kita ini fokus pada pencegahan dan penggerakan. Maka dari itu, saya mengajak Bapak-Ibu untuk semakin aktif di lapangan, mendekati masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang nyata,” kata Dr. Wihaji.
Silaturahmi ini sekaligus menjadi momentum bagi para PKB di Bali untuk memperkuat komitmen mereka dalam membantu KRS dan masyarakat luas. Dr. Wihaji berharap setiap langkah yang dilakukan oleh PKB dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi generasi mendatang.
BKKBN: Menghadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat
Melalui filosofi dan arahan baru ini, BKKBN berkomitmen menjadi lembaga yang responsif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. “Kita harus memastikan kehadiran kita benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jika ada BKKBN, masyarakat harus bersyukur karena itu berarti ada solusi, ada harapan, dan ada masa depan yang lebih baik,” tutup Dr. Wihaji.
Acara ini ditutup dengan sesi dialog interaktif antara Mendukbangga dan para PKB, di mana para penyuluh berbagi cerita lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam melayani masyarakat. Semangat dan optimisme yang ditularkan oleh Dr. Wihaji diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para PKB untuk terus menjalankan tugas mulia mereka dengan penuh dedikasi.
Sementara, menurut Ketua Panitia Penyelenggara, I Kadek Dwi Prisaadi, S.Sos, Puji, menjelaskan acara ini dihadiri 100 Penyuluh KB se Provinsi Bali, yang merupakan pengurus-pengurus DPC IPeKB Indonesia sebagai perwakilan aspirasi teman-teman dari masing2 kabupaten. Adapun jumlah PKB PNS di Bali sebanyak 166 orang, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) 165 orang, tenaga kontrak 120 orang. Total berjumlah 451 orang, dengan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Bali menurut BPS di tahun 2022 sebanyak 717 desa/kelurahan.
Kalau dilihat, menurut I Kadek, masih ada ketimpangan antara jumlah pegawai lini lapangan dengan jumlah wilayah binaan yang ada. Andai tenaga lini lapangan kontrak kembali diambil pemerintah daerah untuk menjadi tenaga P3K daerah non Penyuluh KB, maka hampir 65% wilayah binaan tidak mempunyai tenaga lini lapangan atau terjadi kekosongan wilayah. Sehingga provinsi Bali mempunyai tenaga lapangan yang tidak maksimal.
