SEMARANG, BKKBN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, membuka kegiatan Pra Rapat Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan tema “Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran Bangga Kencana Provinsi dan Kabupaten/Kota”, berlangsung di Semarang, Senin (25/03/2024).
Dokter Hasto sangat menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, “Walaupun Rakernas dan Rakerda belum bisa dilaksanakan, mudah-mudahan ini menjadi bagian langkah yang cepat, karena semua kegiatan di lapangan sudah harus berjalan. Sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal,” ucapnya.
Pada pertemuan ini dokter Hasto menyampaikan bahwa BKKBN mempunyai dua tugas yaitu menjaga Penduduk Tumbuh Seimbang dan mewujudkan keluarga berkualitas. Dari sisi fertilitas, Long Form Sensus Penduduk tahun 2020 telah mencatat angka fertilitas total (TFR) di Indonesia sebesar 2,18 yang berarti hanya sekitar dua anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.
Kondisi ini menggambarkan fertilitas Indonesia menuju ‘replacement level’. Namun perlu diperhatikan bahwa angka fertilitas total antar wilayah masih bervariasi. Angka fertilitas total tertinggi berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,79 anak per wanita usia subur sementara terendah di DKI Jakarta sebesar 1,79 anak per wanita usia subur.
Dari sisi mortalitas, angka kematian bayi (AKB) menurun signifikan dari 26 kematian per 1.000 kelahiran hidup dari hasil Sensus Penduduk 2010 menjadi 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup dari hasil Long Form Sensus Penduduk tahun 2020.
Peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata–rata lama pemberian ASI menjadi salah satu yang mendorong bayi semakin mampu bertahan hidup. Berdasarkan SP2020, AKB tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 38,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,38 kematian per 1.000 kelahiran hidup, ujarnya.
Angka Kematian Ibu Indonesia menunjukkan tren menurun. Penurunan angka kematian ibu dari hasil SP2010 dan LF SP2020 mencapai 45 persen. Angka Kematian Ibu paling rendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 48 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Yang paling tinggi berada di Provinsi Papua sebesar 565 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup.
Pada tahun 2022 terdapat sekitar 27 juta penduduk merupakan migran seumur hidup antarprovinsi. Secara nasional, wilayah yang menjadi tujuan utama migrasi seumur hidup berada di bagian barat dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan kontribusi asal migran seumur hidup terbesar di Indonesia diikuti Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Dari sisi struktur penduduk, Indonesia mengalami perubahan persentase penduduk usia kerja yang lebih tinggi (15-64 tahun). Ini yang akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan Bonus Demografi yang akan memuncak antara 2022 hingga 2037.
“Tapi rasanya, sekarang bonus itu sudah pelan-pelan meninggalkan kita. Sebagai contoh adalah Provinsi Yogyakarta, di mana bonus demografi sudah lewat, sementara angka kemiskinan juga masih ada,” ujar dokter Hasto.
Pada sisi lain jika diperhatikan, masih banyak target yang belum tercapai dalam MDGs, tahun 2030 nanti menjadi tonggak SDGs. “Ini menjadi penting untuk pemerintah Indonesia, jangan sampai terjebak dalam middle income trap, seperti yang sudah dialami beberapa Negara Afrika.”
“Bagaimana dengan para remaja kita, yang sekarang kita kenal dengan “generasi sandwich”. Mulai sekarang harus dipikirkan bagaimana kesiapan remaja sebelum berkeluarga,” ujar dokter Hasto.
Berdasarkan data berbagai survei, umur pertama kali hubungan seks dari tahun ke tahun menjadi lebih muda, tetapi usia menikah semakin tua. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi dan seksual menjadi masalah serius yang harus ditangani.
Rata-rata lama sekolah juga berpengaruh terhadap pola pikir “level of thinking” sebagai contoh adalah boomingnya cilok. Hal ini menunjukkan level of thinking masyarakat secara umum, berbeda dengan negara lain membuat makanan yang tetap bernilai gizi dan tetap disukai oleh anak-anak. “Hamburger misalnya,” terang dokter Hasto.
Terkait isu Aging population, dokter Hasto mengatakan, menurunkan jumlah penduduk usia lansia jelas tidak mungkin karena dengan teknologi kesehatan dan program kesehatan justru menambah usia harapan hidup lansia. Tapi di sisi lain bertambahnya lansia mengancam bonus demografi jika usia harapan hidup ini dengan kondisi rentan (miskin).
“Maka, kesempatan bonus demografi harus termanfaatkan oleh pemerintah. Jangan sampai rakyat Indonesia menua sebelum kaya,” tambahnya.
Namun di tengah perjuangan besar penurunan stunting, Indonesia dihadapkan pada fakta kemampuan penduduk dalam mengonsumsi makanan bergizi masih rendah. Stunting juga meningkat signifikan pada bayi usia 6-23 bulan, akibat kurang protein hewani pada makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan.
Begitu kompleksnya permasalahan stunting, maka stunting masih menjadi indikator RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2026-2045.
● Keluarga Berkualitas
Di bidang pembangunan keluarga, dokter Hasto mengatakan bangsa ini harus mewujudkan keluarga berkualitas dengan indikator indek pembangunan keluarga (i-Bangga) yaitu keluarga yang Tenteram, Mandiri dan Bahagia. Angka capaian untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 63,07 dari target 56,29.
Menurut dokter Hasto, kualitas keluarga adalah fondasi kualitas suatu bangsa. Tantangan tidak lagi pada mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, akan tetapi di era transformasi digital ini bagaimana keluarga bisa menjalankan 8 Fungsi Keluarga. Selain juga mampu tetap menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur bangsa yang tetap bisa diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya melalui keluarga.
“Tren jumlah usia pernikahan, perceraian, broken home, remaja dengan mental emosional disorder menjadi tantangan untuk menyusun kebijakan ke depan,” ujar dokter Hasto.
• Tim PPS
Pada saat yang sama hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistya Ediningsih. Ia menyampaikan laporan, bahwa dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Tengah dengan memperbaharui SK TPPS; mengadakan rakor TPPS pada setiap Eks Karesidenan dengan membawa konsep Care stunting.
Juga melaksanakan kegiatan orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) lebih awal dengan memberikan sentuhan kebijakan lokal Provinsi Jawa Tengah; peningkatan cakupan laporan pendampingan melalui aplikasi elsimil dan aplikasi bantu lainnya sebagai backup sehingga TPK tetap bisa melaporkan.
Sasaran dan dukungan daerah dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting pada tahun 2022 sampai 2024 terwujud ke dalam 514 kabupaten/kota yang telah berkomitmen melaksanakan PPS. Sebanyak 34 TPPS Provinsi dibentuk, dengan 12 Provinsi prioritas. Terbentuk juga 514 TPPS Kabupaten/Kota, 7.256 TPPS Kecamatan, dan 82.773 TPPS Desa/Kelurahan.
Stunting menjadi penting untuk ditekan dalam menyambut bonus demografi Indonesia. Saat ini Jawa Tengah, menurut BPS SP2010 dan Proyeksi Penduduk 2020-2050, angka ketergantungan dan bonus demografi Jawa Tengah berada di tahap bonus demografi lanjut. Artinya, perkiraan bonus demografi Jateng terjadi pada 2011, dan perkiraan masa akhir bonus demografi terjadi pada 2034.
• Capaian
Lebih spesifik, Kepala BKKBN Jawa Tengah memaparkan capaian yang telah diraih. Berdasarkan pada hasil Pemutakhiran Data Keluarga (PK-23), beberapa capaian program bangga kencana di Jawa Tengah yakni Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) berhasil diturunkan dari 2,15 di tahun 2022 menjadi 2,04 di tahun 2023.
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) tercapai 65 persen, melampaui target 63,34 persen. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) berhasil diturunkan menjadi 8,6 persen dari target 15,06 persen. Angka tersebut merupakan capaian terbaik selama empat tahun ke belakang dan masih akan diupayakan untuk terus diturunkan.
Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) juga sudah tercapai melampaui target yaitu 17,3 kelahiran per 1.000 perempuan 15-19 tahun dari target 21 kelahiran. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) sebesar 63,07 melampaui target yang ditetapkan sebesar 56,29.
Sementara Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan, pada 2023 ditargetkan 21 tahun dan dapat tercapai lebih tinggi yaitu 21,7 tahun.
“Tahun 2023 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kinerja dengan menggunakan anggaran secara efektif, efisien dan transparan. Sampai akhir tahun anggaran 2023, realisasi anggaran mencapai angka 99,79 persen atau sebesar Rp. 435,6 miliar dari total Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 436,5 milyar,” ungkap Eka.
Selanjutnya, dalam rangka memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota, telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah. Dengan penekanan kepada beberapa hal, di antaranya fokus intervensi penurunan stunting akan dilakukan secara terkoordinasi dan komprehensif dengan penekanan pada aspek pencegahan.
Penyempurnaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan wilayah, serta memastikan koordinasi TPPS dapat berjalan secara efektif. Menggerakkan peran Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota sampai desa/kelurahan untuk pengukuran lingkar lengan (lila) pada remaja putri dan ibu hamil. Serta mengoptimalkan pengisian Elsimil, melalui pencanangan Elsimil Day se Jawa yang diagendakan pada April 2024.*
Penulis: Tri Wulandari Heny Astuti/Dadang
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Selasa, 26 Maret 2024
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
