Kemendukbangga/BKKBN Berkomitmen Layani Masyarakat secara Transparan

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menggelar Webinar “Keterbukaan Informasi Publik”, Kamis (4/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan BKKBN dan lembaga terkait.

Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa UU KIP bukan hanya regulasi, tetapi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. “Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Wakil Ketua Komisi Informasi Kepri, Muhammad Djuhari, menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan pelayanan informasi. “Mereka ini memastikan informasi yang diberikan tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelasnya.

Sementara PPID Kemendukbangga/BKKBN, Fatimah, S.Sos, Med, menyoroti capaian positif BKKBN dalam implementasi keterbukaan informasi. Ia menjelaskan, sejak 2020 hingga 2024, BKKBN secara konsisten meraih predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.
“Pada 2024, nilai monev kami mencapai 95,45. Capaian ini menjadi bukti komitmen BKKBN dalam melayani masyarakat dengan transparan,” ungkapnya.

Adapun Therecy Elly Yana, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Batam, mengemukakan bahwa BPOM Batam mengembangkan layanan inklusif bagi komunitas disabilitas tuli dan tuna netra. Inovasi lainnya adalah YAPP! BPOM Batam atau Layanan Terpadu WhatsApp, yang memungkinkan masyarakat memperoleh jawaban cepat secara otomatis maupun melalui petugas.

Menutup kegiatan, Dewita Sari, SE,Ak, MM sebagai moderator menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat budaya transparansi. Webinar ini diikuti peserta dari PPID provinsi, kementerian/lembaga, serta para Penyuluh KB di wilayah Kepulauan Riau.