Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) 6 Menteri, Kamis (23/10/2025).
Surat edaran tersebut tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, swasta, dan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, itu juga menjadi momentum peluncuran program nasional, yakni TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak).
Sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dunia usaha yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan TPA ramah anak. Antara lain, PT Arutmin Indonesia, Hasnur Group, PT Kodeco Argojaya Mandiri, PT Barito Putra Plantation, dan PT Balangan Coal.
Melalui dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR), sejumlah perusahaan tersebut akan berpartisipasi dalam pembangunan TPA percontohan “TAMASYA TERAPUNG” di beberapa daerah. Di antaranya Tanah Laut, Tanah Bumbu, Tapin, Barito Kuala, Banjarbaru, dan Balangan.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari program Proper Hijau Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai bentuk penghargaan kepada dunia usaha yang peduli terhadap lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam kesempatan ini diwakili Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, S.Sos, MM. Dalam sambutannya, Dinansyah menyampaikan bahwa Surat Edaran Bersama enam menteri ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan pengasuhan anak yang berbasis hak anak dan perempuan.
Ia menekankan bahwa setiap instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memfasilitasi pendidikan dan pengasuhan anak usia dini agar orang tua, khususnya ibu bekerja, dapat menjalankan peran ganda secara aman, nyaman, dan produktif.
Pemerintah menyadari bahwa semakin banyak perempuan berperan aktif di dunia kerja, terutama para ibu yang tetap berkontribusi bagi perekonomian keluarga. Oleh karena itu, negara harus hadir memastikan anak-anak mereka mendapatkan pengasuhan yang layak.
Kegiatan ini diharapkan menjadi forum untuk memperkuat pemahaman dan implementasi yang dapat diterapkan pemerintah dalam mendukung pembentukan TPA yang berkualitas.
Dinansyah juga berujar bahwa kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta dari berbagai instansi untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dalam memahami kebijakan pengasuhan anak serta strategi keberhasilan penerapannya di daerah.
Melalui sinergi lintas dinas, diharapkan kualitas dan kapasitas pemerintah daerah semakin meningkat dalam mendukung kesejahteraan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia.
• Inisiatif Strategis
Usai sambutan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, S.IP, M.Si, yang memaparkan Program Nasional TAMASYA.
Farah menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif strategis Kemendukbangga/BKKBN yang kini menjadi prioritas nasional karena kontribusinya terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia dan kebijakan ekonomi perawatan (care economy).
Atas apa yang sudah dikerjakan, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai provinsi percontohan nasional dan akan menjadi tuan rumah launching nasional program TAMASYA TERAPUNG yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Desember 2025. Akan hadir istri Wakil Presiden Republik Indonesia dan para menteri terkait.
• TAMASYA Percepat Pelaksanaan TPA Terpadu
Program TAMASYA hadir untuk mempercepat pelaksanaan Tempat Penitipan Anak (TPA) terpadu dan berkualitas. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan yang aman, inklusif, dan penuh kasih sayang. Sementara para orang tua dapat bekerja dengan tenang.
Dalam paparannya, Farah juga menekankan bahwa fokus utama program ini adalah generasi muda dan pasangan milenial yang memiliki anak usia dini, mengingat semakin banyak orang tua muda yang membutuhkan layanan pengasuhan terpercaya.
Kalimantan Selatan menjadi prioritas karena masih tingginya angka stunting, sehingga Program TAMASYA turut diarahkan untuk memperkuat intervensi pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Program ini juga bersinergi dengan kebijakan lingkungan melalui Kementerian Lingkungan Hidup, di mana penyediaan TPA kini menjadi salah satu indikator Proper Hijau.
Program TAMASYA sendiri menghadirkan empat layanan utama: pelatihan kompetensi pengasuh dan kelas Parenting “Orang Tua Hebat”, pemantauan tumbuh kembang anak secara digital dan berkelanjutan, pendampingan orang tua dalam pengasuhan berbasis hak anak, serta penguatan sistem jejaring dan rujukan TPA di daerah.
• Sinergi TAMASYA-TARA
Sementara itu, program Taman Asuh Ceria (TARA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan acuan melalui SNI 9255:2025, yang memastikan setiap TPA memenuhi standar pengasuhan ramah anak. Tentunya dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan stimulasi tumbuh kembang.
Sinergi kedua program ini diharapkan menjadi fondasi pengasuhan anak terpadu yang melibatkan keluarga, pemerintah, dan dunia usaha dalam satu ekosistem kesejahteraan.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat sepakat untuk membentuk Forum Koordinasi Daerah TAMASYA–TARA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Forum ini akan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemetaan fasilitas TPA, pendampingan standardisasi layanan pengasuhan, serta pelatihan bagi pengasuh dan orang tua.
Kegiatan juga menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala dengan pendekatan result-based monitoring, agar hasil implementasi program dapat terukur dan berkelanjutan.
Selain itu, program TAMASYA TERAPUNG yang diusung oleh Kemendukbangga/BKKBN akan menjadi model pengasuhan inklusif di daerah pesisir dan perdesaan, mengintegrasikan layanan pendidikan, pengasuhan, dan pelestarian lingkungan bagi anak-anak usia dini.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Bunda PAUD Kalsel, dan dunia usaha.
Kolaborasi ini menjadi langkah penting menuju terbentuknya sistem pengasuhan anak yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan individu, tetapi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Kalimantan Selatan menegaskan kesiapannya menjadi Provinsi Model Pelaksana Program Nasional TAMASYA di Indonesia.
Langkah ini mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045, dengan mengusung prinsip ekonomi perawatan: Recognize, Reduce, Redistribute, Reward, and Represent.
