Untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas perlu didukung kebijakan kependudukan yang adaptif dan terintegrasi. Karena pembangunan kependudukan merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Hal itu dikemukakan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, saat membuka Coaching Clinic Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bagi Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Tahun 2025 di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Kamis (14/08/2025).
“Kependudukan menjadi isu penting dunia. Jepang, Korsel, China, Amerika, negara-negara maju semua akan membincangkan tentang kependudukan termasuk Indonesia,” jelas Menteri Wihaji.
Menteri Wihaji mengatakan, pembangunan berwawasan kependudukan adalah suatu konsep pembangunan di suatu daerah yang berfokus pada penduduk. Sebagai Kementerian yang telah bertransformasi dan mempunyai dua urusan, yakni kependudukan dan pembangunan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN selalu melibatkan perguruan tinggi, di antaranya dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.
“Isu kependudukan adalah isu urgent. Saya meyakini bagaimana bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, maka dari sini (kependudukan) analisisnya. Berapa jumlah penduduknya, berapa pendapatannya, berapa pekerjaannya, available job nya seperti apa, bonus demografinya seperti apa, masing2 provinsi seperti apa, investasinya apa, sekolahnya apa, jurusannya apa. Semuanya terpetakan (di PJPK),” ujar Menteri Wihaji.
Ia optimis bila PJPK telah dirumuskan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara rasional berdasarkan data. PJPK merupakan operasionalisasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045.
”Alhamdulillah, sekarang di Indonesia 5,12% (data Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan II 2025) itu tertinggi di dunia nomor dua. Harapannya nanti targetnya bisa tercapai. Salah satu yang mempengaruhi adalah penduduk,” jelasnya.
Integrasi Kebijakan Kependudukan
Menteri juga mengemukakan tentang integrasi kebijakan kependudukan dengan sektor lain dalam perencanaan pembangunan. Integrasi itu antara lain dengan sektor pembangunan keluarga, pendidikan dan sistem ketenagakerjaan, ketersediaan pekerjaan, sistem perpajakan, pelayanan lima kebutuhan dasar, sistem jaminan sosial melalui DBPK, PJPK dan perencanaan SDM berdasarkan data keluarga.
“Setelah data base ketemu baru kita jadikan big data. Dari data base akan diketahui jumlah penduduk berapa di setiap kabupaten, yang umur setahun, dua tahun, tiga tahun berapa, yang sekolah berapa, SMP dan SMA, perguruan tinggi berapa, berapa pengangguran, kemudian yang lansia berapa. Setelah itu kita jadikan big data. Kita analisis. Inilah tujuan Peta Jalan Pembangunan Keluarga dibentuk menjadi pembangunan kependudukan,” tambahnya lebih rinci.
Ia pun berharap kegiatan ini bisa menghasilkan buku besar dan menjadi pedoman bagi seluruh kabupaten/kota. PJPK sendiri adalah operasionalisasi DBPK, memuat dokumen yang memuat arahan dan kebijakan strategis, serta rencana aksi dalam pencapaian tantangan dan sasaran pembangunan kependudukan dalam lima tahun.
Sementara itu, Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependukan (PTPK) hadir sebagai inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan civitas akademika sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan KB.
